Asisten I Resmi Buka Rapat Kerja Cabang DPC APDESI Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026
Asisten I Resmi Buka Rapat Kerja Cabang DPC APDESI Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026
Mewakili Bupati Pasangkayu, Asisten l, Bidang pemerintahan dan Kesra, Dr. Badaruddin, S.Pd.,M.Si secara resmi membuka Rapat Kerja Cabang DPC APDESI Kabupaten Pasangkayu yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tahun 2026. di Hotel Trisakti Pasangkayu. Senin(16/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh kepala dinas PMD, kepala dinas kependudukan dan Capil, ketua dan jajaran pengurus DPC APDESI kabupaten Pasangkayu, serta para kepala desa dan seluruh aparatur pemerintah desa.
Dalam sambutannya Asisten l, bidang pemerintahan dan kesra Dr. Badaruddin, S.pd.,M.Si. menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran DPC APDESI Kabupaten Pasangkayu yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini.
Kegiatan ini memiliki arti penting dan strategis, karena desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan sekaligus garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di desa.
Desa yang maju akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Kabupaten. Sebaliknya, apabila tata kelola pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik, maka akan menjadi hambatan bagi pencapaian target Pembangunan Daerah.
Oleh karena itu, kepala desa dan seluruh aparatur Pemerintah desa harus memahami bahwa jabatan yang diemban bukan sekedar kedudukan administratif, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa.
Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dan menjadi perhatian kita bersama:
1. Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa. Kepala desa beserta seluruh perangkatnya harus memahami tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan tertib administrasi.
2. Kelola keuangan dan Dana Desa Secara Hati-hati dan Bertanggung Jawab. Saya mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran desa adalah uang negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan.
3. Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Pemerintah Desa harus hadir memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif. Jangan mempersulit masyarakat dalam mengurus administrasi, jangan membangun jarak dengan masyarakat. Kepala desa harus mudah ditemui, responsif terhadap keluhan warga, dan mampu menjadi penyelesaian persoalan di tengah masyarakat.
4. Optimalkan Prencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa. Program pembangunan desa harus disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prioritaskan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Jaga Integritas dan Hindari Konflik Kepentingan. Kepala desa dan aparatur Pemerintah desa harus menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Hindari praktik nepotisme, penyalahgunaan jabatan, pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, serta segala bentuk tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Melalui rapat kerja cabang ini, saya berharap dapat dirumuskan program kerja yang realistis, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan Pemerintah desa.
Bangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan pemerintah Kabupaten, kecamatan, serta seluruh pemangku kepentingan.
