- 2 Weeks, 3 Days, 8 Hours, 2 Minutes ago
BY: eInfo
Wakil Bupati Pasangkayu, Menghadiri Rapat Kerja Daerah Bersama Badan Anggaran/komisi IV DPR RI
Wakil Bupati Pasangkayu, Dr. Hj. Herny Agus, menghadiri rapat kerja daerah kabupaten pasangkayu bersama badan anggaran/komisi IV DPR RI Bapak Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa,.MP (Anggota DPR RI Dapil Sulbar) dengan agenda "Sinergi Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah". di Ruang Pola Kantor Bupati Pasangkayu, Jum'at(31/07/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh wakil ketua DPRD pasangkayu, staf ahli bupati, Asisten l dan asisten ll kabupaten pasangkayu, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat serta kepala desa.
Wakil Bupati Pasangkayu, Dr. Hj. Herny Agus, menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan seluruh lapisan masyarakat, saya menyampaikan selamat datang dan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa,.MP. kehadiran bapak tidak hanya membawa angin segar bagi percepatan pembangunan di daerah kita, tetapi juga menjadi bukti nyata keberpihakan Wakil rakyat di tingkat pusat terhadap aspirasi dan kebutuhan daerah di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Pasangkayu.
Rapat kerja hari ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis, sebagaimana Bapak ketahui bahwa kabupaten pasangkayu merupakan daerah berkembang yang memiliki potensi luar biasa di bidang perkebunan kelapa sawit, perikanan, serta posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu kota Nusantara (IKN) namun, untuk mengoptimalkan seluruh potensi tersebut, dan pemerintah Kabupaten Pasangkayu masih mengalami kendala, karena kemampuan APBD daerah sangat terbatas sehingga intervensi program dan alokasi anggaran dari APBN melalui koordinasi komisi VI dan badan anggaran DPR RI menjadi kunci utama dan sangat dibutuhkan.
Sektor pangan, perkebunan dan kelautan yang dinaungi komisi IV, merupakan pondasi utama mata pencaharian masyarakat kita.
Di saat yang sama, peran bapak di badan anggaran DPR RI memberi harapan besar bagi penguatan alokasi fiskal dan infrastruktur pendukung daerah.
Melalui forum rapat kerja yang sangat berbahagia ini, kami dari pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyampaikan beberapa poin usulan strategis untuk diperjuangkan di tingkat pusat.
1. Penguatan infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah:
- infrastruktur jalan yaitu percepatan peningkatan kualitas jalan nasional, jalan strategis Kabupaten, dan jalan usaha tani guna memperlancar distribusi hasil produksi kelapa sawit, komoditas pertanian, serta aksesibilitas ekonomi masyarakat.
- konektivitas logistik yaitu pembangunan infrastruktur pelabuhan dan sarana logistik maritim untuk memperkuat posisi Pasangkayu sebagai pintu gerbang dan penyangga IKN terutama hasil perkebunan dan perikanan.
2. Peningkatan alokasi transfer ke daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit:
- optimalisasi DBH sawit mendorong porsi alokasi dan formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berkeadilan bagi Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sulawesi Barat.
- penggunaan DBH sawit. Penyesuaian DBH sawit sangat dibutuhkan daerah untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan yang rusak akibat mobilitas angkutan komoditas, peningkatan kualitas lingkungan, perlindungan sosial pekerja sawit, serta pemberdayaan petani sawit swadaya.
- penguatan alokasi TKD. Mendorong peningkatan alokasi dana DAK, DAU dan Dana Desa, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Pasangkayu.
3. Akselerasi pertanian, perkebunan, dan kelautan:
- dukungan bantuan sarana-prasarana pertanian serta jaminan alokasi pupuk dan benih bersubsidi secara memadai.
- bantuan ternak (Sapi, Ayam, Kambing). Melalui sistem integrasi perkebunan dan peternakan.
- bantuan modernisasi alat tangkap nelayan, bantuan sarana budidaya perikanan, serta pembangunan infrastruktur pesisir.
Kepada seluruh jajaran kepala perangkat daerah, camat, dan kepala desa. Saya minta Untuk memanfaatkan momentum rapat kerja ini dengan menyajikan data-data teknis secara presisi dan komprehensif, sehingga usulan yang disampaikan memiliki landasan argumentasi yang kuat di tingkat Kementerian/lembaga Pusat.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengusulkan kepada badan anggaran DPR RI agar pendanaan atau penggajian ASN PPPK penuh waktu maupun paruh waktu dialokasikan melalui APBN. Apalagi jika undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah diterapkan, di mana belanja pegawai ditetapkan tidak boleh melebihi 30%.
Kami sangat menaruh harapan besar kepada bapak. Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa.,MP agar aspirasi ini dapat dikawal secara maksimal dalam pembahasan rancangan APBN di badan anggaran DPR RI. Semoga sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI ini membawa keberkahan dan kemajuan yang pesat bagi Kabupaten Pasangkayu.